TVRINews, Bangka Belitung
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mulai memperketat langkah antisipasi guna menghadapi dampak musim kemarau tahun 2026 yang diprediksi berlangsung hingga awal tahun 2027. Sinergi lintas sektor diperkuat untuk menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta potensi krisis air bersih.
Pemkab Bangka Barat berkoordinasi dengan TNI, Polri, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pemerintah desa, hingga instansi terkait. Fokus utama sinergi ini difokuskan pada penanganan titik api serta penyediaan pasokan air baku bagi masyarakat.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka Barat, Safrizal, menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah desa diimbau mulai memetakan dan menyiapkan sumber air bersih alternatif sebagai bentuk mitigasi dini.
"Kita terus meningkatkan kesiapsiagaan bencana, terutama karena dalam tiga bulan terakhir ini terjadi karhutla, cuaca ekstrem, dan kekeringan. Berdasarkan rapat kami kemarin dengan narasumber dari BMKG, kondisi ini diprediksi bisa terjadi sampai awal tahun. Oleh karena itu, kami membutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk menanggulangi bencana ini secara bersama-sama agar nanti bebannya lebih ringan," jelas Kepala Pelaksana BPBD Bangka Barat, Safrizal, Rabu 12 Agustus 2026.
Hingga saat ini, BPBD mencatat belum ada laporan krisis air bersih di kawasan permukiman. Namun, ancaman karhutla menjadi perhatian serius setelah mencatat 25 peristiwa kebakaran sepanjang 2026, dengan kejadian terbanyak berada di wilayah Kecamatan Mentok.
Pemetaan BPBD menunjukkan bahwa kerawanan karhutla tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka Barat. Masyarakat diminta proaktif melaporkan temuan titik api agar dapat segera ditangani sebelum meluas.
