TVRINews, Bangka Belitung
Persoalan antrean panjang dan tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kepulauan Bangka Belitung terus mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Anggota Komisi III DPRD Bangka Belitung, Zahril Khifari, mendorong pengawasan penyaluran BBM yang lebih ketat agar stok yang disiapkan Pertamina benar-benar tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan harian masyarakat.
Zahril menilai, ketersediaan pasokan BBM di terminal maupun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) harus diimbangi dengan sistem pengawasan lapangan yang tegas. Tanpa kontrol dan pengawasan yang ketat, kecemasan masyarakat dapat memicu aksi pembelian BBM secara berlebihan (panic buying) sehingga antrean semakin panjang.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, ia mendorong adanya kebijakan tambahan dengan mengusulkan skema pengaturan jam penyaluran BBM yang terpisah antara masyarakat umum dan pedagang pengecer.
Anggota Komisi III DPRD Bangka Belitung, Zahril Khifari, menjelaskan gambaran usulan pembagian waktu penyaluran BBM tersebut.
"Jadi alangkah baiknya ada pemisahan antara yang pengecer tadi diberikan waktu berbeda. Jadi kalau kita mau untuk kebutuhan sehari-hari kita ada waktu jam berapa sampai jam berapa, terus yang untuk jualan diberikan jam sekian sampai jam sekian, jadi lebih jelas. Tapi pengaturan itu baru wacana dan tentu perlu kebersamaan dan perlu penyelesaian yang bijak seperti itu," ujar Zahril Khifari, Kamis, 5 November 2026.
Melalui gagasan penataan jam penyaluran BBM dan penguatan pengawasan lintas sektor, DPRD Bangka Belitung berharap persoalan penumpukan antrean di SPBU dapat diatasi secara tertib dan berkelanjutan tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
