TVRINews, Bangka Belitung
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kekeringan akibat fenomena El Nino.
Memasuki pertengahan tahun 2026, sejumlah titik api mulai terdeteksi di beberapa wilayah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak di lapangan.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung lebih panjang hingga beberapa bulan ke depan dengan penurunan curah hujan mencapai 40 persen.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Bangka Belitung mencatat, Kabupaten Bangka Selatan menjadi wilayah dengan tingkat kekeringan tertinggi. Namun, kejadian karhutla terbanyak justru terjadi di wilayah Belitung.
Hingga pertengahan Juli 2026, tercatat sebanyak 123 kejadian karhutla di seluruh wilayah Bangka Belitung. Belitung Timur menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 46 kejadian dengan luas lahan terdampak mencapai 135,24 hektare. Sementara Kabupaten Belitung mencatat 36 kejadian.
Selain faktor cuaca, BPBD Babel menyebut sebagian besar kejadian karhutla juga dipicu aktivitas manusia. Berdasarkan analisis, sekitar 42 persen kebakaran terjadi akibat pembukaan lahan baru dengan cara dibakar, 22 persen akibat pembakaran sampah yang tidak terkendali, dan 6 persen disebabkan kelalaian seperti membuang puntung rokok.
Kepala Pelaksana BPBD Kepulauan Bangka Belitung, Budi Utama mengatakan, pemerintah terus melakukan pemetaan wilayah rawan serta memperkuat upaya pencegahan menghadapi dampak El Nino.
"Ada beberapa titik yang berdasarkan data BMKG memiliki tingkat kekeringan tinggi, terutama Bangka Selatan. Namun kejadian kebakaran hutan dan lahan terbanyak justru terjadi di Belitung Timur dan Belitung. Karena itu mitigasi tetap kami jalankan, terutama sosialisasi kepada masyarakat terkait ancaman El Nino," ujar Budi Utama.
Untuk memperkuat penanganan, pemerintah daerah juga tengah menyusun revisi rancangan Peraturan Gubernur sebagai dasar penguatan kebijakan penanggulangan karhutla.
Sementara itu, BPBD Babel menerapkan skala prioritas dalam distribusi bantuan air bersih, terutama untuk fasilitas publik seperti rumah ibadah, sekolah, dan rumah sakit yang terdampak kekeringan.
Upaya pencegahan juga dilakukan melalui sinergi bersama TNI, Polri, pemadam kebakaran, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dengan mengerahkan personel ke wilayah rawan.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Kolaborasi pemerintah dan kesadaran masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menekan dampak karhutla selama musim kemarau berlangsung.
