TVRINews, Tanjungpinang
Kasus dugaan kepemilikan 52 ton pasir timah ilegal kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Kamis 19 November 2026. Dalam persidangan tersebut, majelis hakim memeriksa sejumlah saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memberikan keterangan terkait perkara yang menjerat lima terdakwa.
Kelima terdakwa tersebut yakni Achin alias Joni, Fukim alias Afu, Handri alias Aphin, Yokobus alias Esnew, dan Eddy Suryono alias Tekok.
Dalam persidangan, sejumlah saksi penambang mengungkapkan aktivitas penambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Mereka mengaku mampu menghasilkan sekitar 15 hingga 20 kilogram pasir timah setiap pekan.
Para saksi juga menyatakan tidak mengenal Achin. Namun, mereka mengenal Fukim dan Handri sebagai pemilik meja goyang, tempat para penambang menjual pasir timah dengan harga berkisar Rp145 ribu hingga Rp150 ribu per kilogram, bergantung pada kadar timah.
Selain para penambang, JPU turut menghadirkan Adriansyah selaku Pengawas Produksi Wilayah (Wasprot) PT Timah. Dalam keterangannya, Adriansyah mengaku tidak mengetahui keberadaan gudang milik CV HJP yang digunakan untuk menyimpan pasir timah.
Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan perusahaan, mitra PT Timah tidak diperbolehkan memiliki gudang sendiri. Pembelian pasir timah juga harus menunggu penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah invoice dari CV HJP yang belum dibayarkan.
Keterangan tersebut mendapat tanggapan dari kuasa hukum terdakwa, Bachtiar. Ia menyebut Achin telah menghubungi Adriansyah dua hari sebelum penangkapan untuk menyampaikan keberadaan pasir timah sekaligus rencana pengiriman ke PT Timah.
Namun, rencana pengiriman tersebut disebut tidak dapat dilakukan karena status perusahaan masih sebagai pengumpul dan RKAB belum diterbitkan. Pihak terdakwa juga menyampaikan bahwa kuota RKAB PT Timah tahun 2026 sebesar 3.200 ton telah terpenuhi.
“Terungkap fakta hukum bahwa terdakwa Achin selaku Direktur CV HJP, dua hari sebelum penangkapan oleh Ditreskrimsus Polda Babel, telah menghubungi Wasprot untuk menyampaikan rencana pengiriman 52 ton timah ke PT Timah. Namun, saat itu Adriansyah selaku Pengawas Produksi Wilayah (Wasprot) menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat menerima timah tersebut karena status perusahaan masih sebagai pengumpul dan RKAB belum diterbitkan,” jelas Bachtiar.
Ia menambahkan, salah satu hal yang perlu dibuktikan dalam persidangan adalah asal-usul pasir timah yang ditemukan, termasuk memastikan apakah mineral tersebut berasal dari wilayah IUP PT Timah atau bukan.
Sebelumnya, Achin yang merupakan Direktur CV HJP bersama empat terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta ketentuan perubahannya. Para terdakwa terancam pidana penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Humas Pengadilan Negeri Tanjungpandan, As’ad Suryo Hatmojo, menjelaskan persidangan masih akan berlanjut dengan pemeriksaan saksi dari JPU maupun saksi yang meringankan atau a de charge dari pihak penasihat hukum terdakwa.
“Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi lanjutan. Sebelumnya, pemeriksaan saksi telah dijadwalkan pada 5 November, dan pada persidangan kali ini terdapat tambahan saksi yang akan diperiksa. Sementara itu, kelima terdakwa dalam perkara ini dibagi ke dalam empat berkas perkara yang terpisah,” jelas As’ad.
Sidang perkara dugaan kepemilikan 52 ton pasir timah ilegal tersebut dijadwalkan kembali berlangsung pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lanjutan dari JPU serta saksi yang meringankan dari pihak terdakwa.










