TVRINews, Bangka Belitung
Ketidaksesuaian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan kondisi masyarakat di lapangan menjadi perhatian akademisi Universitas Bangka Belitung (UBB). Pemerintah dinilai perlu melakukan asesmen dan pemutakhiran data secara lebih mendalam agar pemeringkatan desil dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat.
DTSEN merupakan basis data sosial ekonomi nasional yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar dalam penargetan berbagai program perlindungan sosial. Namun, penerapan pemeringkatan desil dalam DTSEN menjadi perhatian setelah ditemukan kondisi sejumlah masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan data yang tercatat.
Akademisi sekaligus Peneliti Sosiologi UBB, Fajar Nandra Caya, mengatakan salah satu persoalan dalam pendataan tersebut berkaitan dengan penggunaan indikator kuantitatif, seperti kepemilikan aset dan pola konsumsi masyarakat.
Menurut Fajar, kondisi kesejahteraan masyarakat tidak dapat menggambarkan kondisi sebenarnya hanya berdasarkan indikator angka. Kesejahteraan memiliki dimensi yang lebih luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan.
“Kesalahan yang terjadi saat ini adalah data yang diambil hanya melihat aspek kuantitatif, secara angka. DTSEN melihat bagaimana masyarakat memiliki aset dan apa yang mereka konsumsi. Padahal, untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat tidak sesederhana itu. Kesejahteraan masyarakat bersifat multidimensional. Pertama, kita harus melihat dimensi material, bagaimana masyarakat memiliki pendapatan yang stabil dan mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik sandang, pangan, maupun tempat hunian yang layak. Kemudian, kita juga perlu melihat aspek spiritualnya,”kata Fajar Nandra Caya.
Ia menjelaskan, aspek kesejahteraan juga perlu dilihat dari dimensi sosial dan spiritual. Hal itu mencakup kemampuan masyarakat menjalankan keyakinan serta menyampaikan pendapat tanpa mengalami diskriminasi.
Karena itu, Fajar menilai pemerintah perlu melakukan asesmen yang lebih mendalam dalam proses pengumpulan maupun pemutakhiran DTSEN. Langkah tersebut diperlukan agar data yang digunakan dapat lebih mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
Selain pemutakhiran data, Fajar menyarankan adanya layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan peringkat desil yang telah ditetapkan. Pengaduan tersebut dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk melakukan verifikasi dan tindak lanjut.
Menurutnya, proses verifikasi dan validasi data juga perlu melibatkan masyarakat lokal serta pendamping yang memahami kondisi sosial ekonomi di wilayah masing-masing.
Pelibatan unsur lokal dinilai dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi masyarakat. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penetapan penerima bantuan sosial dapat semakin sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Upaya pemutakhiran data secara berkala juga diperlukan untuk mengantisipasi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dapat terjadi dari waktu ke waktu.
