TVRINews, Bangka Tengah
Sebanyak 1.675 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial di Kabupaten Bangka Tengah masuk dalam data Kementerian Sosial yang terindikasi memiliki aktivitas transaksi judi online.
Data tersebut diperoleh Kementerian Sosial melalui penelusuran rekening dan data transaksional penerima bantuan sosial. Berdasarkan data tersebut, ribuan KPM untuk sementara tidak mendapatkan penyaluran bantuan sosial.
Kebijakan penghentian sementara penyaluran bansos tersebut dilakukan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Sosial.
Menindaklanjuti data tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Bangka Tengah melakukan klarifikasi terhadap KPM di tingkat desa dan kelurahan.
Proses klarifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya. KPM yang merasa tidak sesuai dengan data indikasi tersebut juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan atau penjelasan melalui petugas di desa maupun kelurahan.
Hasil klarifikasi kemudian diunggah ke dalam sistem untuk menjalani proses verifikasi secara berjenjang di tingkat kabupaten sebelum diteruskan kembali kepada Kementerian Sosial.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Dinsos PMD Bangka Tengah, Robby Romadona, mengatakan dari 1.675 KPM yang masuk dalam data tersebut, sekitar 830 keluarga telah menjalani proses verifikasi.
"Kita sudah mendapatkan data keluarga yang terindikasi judi online. Sebanyak 1.675 keluarga untuk sementara telah dihentikan penyaluran bansosnya," kata Robby, dikutip Kamis, 17 September 2026.
Menurutnya, terhadap sekitar 830 keluarga yang telah diverifikasi, pihaknya juga telah membuat berita acara klarifikasi sebagai bentuk sanggahan atau penjelasan mengenai kondisi masing-masing KPM.
"Untuk jumlah sekitar 830 keluarga, kita juga sudah membuat berita acara klarifikasi sebagai bentuk sanggahan atau penjelasan atas kondisi tersebut, kemudian hasilnya sudah kita kirim dan unggah ke Pusdatin," ujarnya.
Sementara itu, proses verifikasi terhadap KPM lainnya masih berlangsung. Dinsos PMD Bangka Tengah masih menunggu hasil verifikasi dan validasi dari Kementerian Sosial sebagai pihak yang menyalurkan bantuan sosial.
"Untuk sisanya, kita masih menunggu hasil verifikasi dan validasi dari Kementerian Sosial sebagai pihak yang menyalurkan bantuan tersebut," jelasnya.
Proses klarifikasi dan verifikasi berjenjang tersebut dilakukan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial. Mekanisme ini sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meluruskan data apabila terdapat ketidaksesuaian.
Dengan proses tersebut, pemerintah daerah berharap data penerima bansos semakin akurat sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
