TVRINews, Bangka Barat
Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kabupaten Bangka Barat mendorong Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mengambil langkah tegas. Salah satunya dengan membentuk tim khusus untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan terbebas dari dugaan penyimpangan.
Tim khusus pengawasan penyaluran BBM bersubsidi akan dibentuk menyusul munculnya dugaan penyimpangan dalam distribusi Pertalite di sejumlah SPBU di Kabupaten Bangka Barat, yang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya antrean panjang BBM bersubsidi.
Tim ini akan melibatkan unsur Polri, TNI, dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan langsung serta menelusuri dugaan adanya praktik penyalahgunaan dalam proses penyaluran, termasuk dugaan keterlibatan oknum petugas nozzle dan para pengerit yang memanfaatkan BBM bersubsidi.
Pembentukan tim khusus merupakan hasil kesepakatan Forkopimda sebagai langkah konkret untuk menormalkan penyaluran BBM serta mengurai antrean panjang di SPBU. Pengawasan akan difokuskan pada seluruh rantai distribusi dan pelayanan pengisian BBM, termasuk menelusuri dugaan praktik penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
"Harus kita sikapi bersama, ini kita harus mengantisipasi ada oknum ya, ada oknum yang bermain, terutama pihak nozzle ya, pegawai SPBU ya. Ini harus kita sikapi bersama-sama dan juga kami tadi sudah rapat, ini nantinya kita akan membentuk suatu tim nantinya agar tidak ada penyelewengan terkait BBM ini. Ya, jadi kita berharap semuanya agar kepada seluruh masyarakat kita kalau untuk stoknya sebenarnya cukup ya. Kita berharap masyarakat jangan jangan panik lah," ujar Ketua DPRD Bangka Barat, Badri Syamsu.
Pembentukan tim khusus ini bertujuan memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, bukan untuk menyudutkan pihak tertentu. Jika ditemukan pelanggaran atau kolusi dalam distribusi BBM, akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
Melalui pengawasan terpadu, Forkopimda berharap distribusi BBM lebih tertib dan transparan, sehingga antrean di SPBU berkurang serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
