TVRINews, Babel
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong perbaikan tata kelola penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi agar tepat sasaran bagi nelayan yang berhak menerima.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, menyampaikan masih terdapat nelayan yang belum memperoleh hak atas solar bersubsidi. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap aktivitas melaut dan produktivitas nelayan.
Didit menyampaikan hasil koordinasi bersama pihak terkait telah menghasilkan kesepakatan percepatan pendataan penerima solar bersubsidi.
"Alhamdulillah, bersama General Manager Pertamina dan perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan, telah ada komitmen bahwa dalam waktu dua minggu data nelayan yang berhak menerima solar bersubsidi akan selesai disusun. Setelah data tersebut rampung, kami akan kembali melakukan pembahasan mengenai sistem penyalurannya," ujar Didit, Rabu, 1 Juli 2026.
Selain pembaruan data penerima, DPRD juga mendorong penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Didit meminta aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, ikut mengawal proses penyaluran agar solar bersubsidi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.
Pengawasan lintas sektor dinilai penting untuk menciptakan distribusi yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
DPRD Bangka Belitung berharap pendataan penerima segera selesai dan mekanisme distribusi diperbaiki. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan hak nelayan terpenuhi serta mendukung keberlangsungan aktivitas melaut dan peningkatan kesejahteraan nelayan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. (Mulyo/Alif)
