TVRINews, Bangka Belitung
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merumuskan tata kelola pertambangan timah berbasis kerakyatan. Jika penerapan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berjalan optimal, Bangka Belitung akan dijadikan pilot project atau proyek percontohan nasional.
Komitmen tersebut disampaikan saat kunjungan kerja perwakilan Ditjen Gakkum ESDM ke Bangka Belitung. Kunjungan itu menjadi momentum untuk menyinkronkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong keterlibatan masyarakat secara legal dan berkelanjutan di sektor pertambangan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM RI, Jeffri Huwae, mengapresiasi langkah strategis Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam menyiapkan regulasi penerbitan Izin Pertambangan Rakyat. Menurutnya, kebijakan tersebut berpihak kepada masyarakat dan menjadi terobosan yang lebih maju dibandingkan sejumlah daerah lain yang masih menyusun formulasi aturan serupa.
Untuk mendukung implementasi IPR, Kementerian ESDM menekankan pentingnya penyamaan standar dalam pendefinisian aturan agar penegakan hukum di lapangan memiliki acuan yang sama. Selain itu, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan seluruh perangkat daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam mengawasi tata kelola pertambangan.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, tata kelola komoditas timah di Bangka Belitung diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Tugas kita sekarang adalah bagaimana mendukung, mendorong, dan sekaligus mendukung implementasinya. Nah, implementasi ini perlu kolaborasi antara pusat dan daerah. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana perumusan pendefinisian supaya kalau ada penegakan hukum, maka standarnya sama. Yang kedua, Pak Gubernur, kita memberikan masukan ya, supaya Pak Gubernur menggunakan semua perangkat kelembagaan di pemerintah daerah, khususnya provinsi, untuk mendorong, apa, mengoptimalkan kinerja. Kinerja dari tata kelola sumber daya alam itu," jelas Jeffri Huwae, Dirjen Gakkum ESDM Kementerian ESDM RI, Kamis, 5 Agustus 2026. (Tirtra/Julian)
