TVRINews, Bangka Tengah
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terus berupaya memperluas akses jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat dengan menyasar sekitar 15 ribu warga kurang mampu, khususnya yang berada dalam kelompok desil satu hingga desil lima. Upaya ini diwujudkan melalui rekonsiliasi data serta penguatan sinergi pembiayaan bersama BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang dan mitra perbankan guna memastikan perlindungan kesehatan dapat dinikmati secara merata dan berkelanjutan.
Langkah sinkronisasi ini ditandai dengan pelaksanaan rekonsiliasi data peserta dan iuran program Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah (PBPU-BP Pemda) bersama BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang.
Selain menyelaraskan data kepesertaan dan skema pembiayaan, agenda ini juga diisi dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) donasi pembiayaan jaminan kesehatan bersama Bank Sumsel Babel. Kegiatan tersebut turut diisi dengan penyaluran bantuan alat kesehatan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) BPJS Kesehatan, berupa kursi roda, tongkat bantu jalan, hingga alat bantu dengar bagi penerima manfaat.
"Ini upaya yang kita lakukan untuk memenuhi ya standar di dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat terhadap jaminan kesehatan mereka. Jadi upaya-upaya itu terus kita lakukan termasuk hari ini kita PKS dengan Bank Sumsel Babel yang akan membantu mendonasikan ya CSR mereka untuk pembayaran iuran BPJS kepada masyarakat tidak mampu yang ada di Bangka Tengah, terutamanya yang dari desil satu sampai empat," ujar Algafry Rahman, Senin, 19 Oktober 2026.
Sementara itu, BPJS Kesehatan mencatat bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Bangka Tengah masih didominasi oleh segmen penerima bantuan iuran, baik yang bersumber dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Kendati pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk bantuan iuran, proses verifikasi lapangan mendapati masih ada sekitar 15 ribu warga kurang mampu dari kelompok desil satu hingga desil lima yang tercatat memiliki status kepesertaan tidak aktif.
"Sebenarnya sama polanya seperti daerah lain ya, untuk Bangka Tengah ini kepesertaan JKN itu masih didominasi oleh penerima bantuan iuran dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sekalipun pemerintah daerah itu sudah cukup banyak ya mengeluarkan bantuan iuran untuk masyarakatnya, ternyata masih ada yang memang dalam kondisi tidak aktif ya, yang masyarakat yang tidak mampu. Yang masuk desil satu sampai lima yang tidak aktif masih ada sekitar 15 ribu lagi," ujar Aswalmi Gusmita.
Melalui pemutakhiran data secara berkala dan dukungan donasi tanggung jawab sosial dari mitra perbankan, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menargetkan jaminan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara tepat sasaran. Dengan demikian, warga kurang mampu diharapkan memperoleh kepastian perlindungan dan akses pelayanan kesehatan yang memadai.
